Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Terkait Pemberitaan, Wartawan Waspada Diancam Akun Rizki Nasution

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Rabu, 21 Jun 2023
  • print Cetak

Ist

PANYABUNGAN(Mandailing Online): Salah satu wartawan media Harian Waspada Kabupaten Mandailing Natal mendapat ancaman berupa serangan dari akun facebook milik Rizki Nasution yang diduga merupakan warga desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Madina.

Dalam percakapan singkat melalui messenger antara wartawan dengan pemilik akun Rizki Nasution, terlihat pemilik akun merasa tidak senang akibat pemberitaan yang dilakukan wartawan waspada beberapa hari terakhir ini terkait kasus tersandungnya eks kepala desa Hutanamale berinisial S.

Dimana dalam pemberitaan yang diterbitkan waspada berjudul “Eks Kepala Desa Hutanamale Diduga Disunat Dana Desa TA 2022” terbitan (19/06) dan “Eks Kades Hutanamale Ternyata Pernah Tersangkut Kasus Pidana” terbitan (20/06) yang diduga pemicu terjadinya pengancaman terhadap wartawan.

Ali Anhar Harahap selaku wartawan waspada Madina dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu, (21/06) menjelaskan bahwa akun pemilik Rizki Nasution diduga adalah orang suruhan atau orang dekat kepala desa Hutanamale yang sengaja disuruh untuk mempropokasi dan melakukan ancaman personal terhadap pemberitaan yang diterbitkan waspada.

Ali mengungkapkan bahwa dalam percakapan messengernya dengan pemilik akun Rizki Nasution yang diduga suruhan kepala desa Hutanamale melayangkan ancaman keselamatannya sebagai seorang jurnalis dan telah mengantongi identitas.

“Anda sebagai jurnalis, saya hanya warga biasa, tentu anda ingin kemana2, Identitas anda sudah di kantongi” ucap Ali menirukan percakapan messengernya.

Kemudian pelecehan pun terjadi dalam percakapan tersebut hingga wartawan waspada pun merasa dilecehkan, dalam percakapan tersebut akun Rizki Nasution menyebut kata-kata tidak pantas dengan kata-kata “Bencong biasanya di mainin dari belakang,”

Dalam hal ini, Ali Anhar mengungkapkan akan membawa permaslahan ini keranah hukum, karena menurutnya ancaman ini telah merampas hak kemerdekaan pers selaku pemberi pelayanan publik.

“Kita akan tempuh upaya hukum, karena ini telah merendahkan marwah kita sebagai wartawan, kita memberitakan sesuai fakta dan data yang akurat, dan berita kita bisa diuji kebenarannya, dan kita sudah melakukan investigasi secara mendalam, dan hasilnya itu yang kita tuangkan dalam berita, perkara ada pihak yang merasa terganggu, silahkan uji kebenaran berita yang kita buat” ucap Ali. (Dedek)

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • UMK Madina Tahun 2024 Senilai Rp. 2.911.736,13

    UMK Madina Tahun 2024 Senilai Rp. 2.911.736,13

    • calendar_month Rabu, 29 Nov 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – melalui keputusan rapat dewan pengupahan kabupaten, Bupati Mandailing Natal ( Madina ) H.M.Ja’far Sukhairi Nasution menandatangani rekomendasi Upah Mininum Kabupaten ( UMK ) tahun 2024 senilai Rp. 2.911.736,13. Nilai ini naik dari sebelumnya yakni Rp.2.874.312,58. ” penetapan tersebut sesuai prosedur pengupahan atau regulasi Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023. Serta berdasarkan […]

  • Madina Bentuk Brigade Pangan dalam Program Oplah Rawa

    Madina Bentuk Brigade Pangan dalam Program Oplah Rawa

    • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pasca merampungkan pematangan lahan dalam program Optimalisasi Lahan (Oplah) Rawa, kini Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut melanjutkan pembentukan Tim Brigade Pangan. Sebanyak 15 kelompok Brigade Pangan telah terbentuk di 13 Desa. 12 Desa di Kecamatan Siabu, 1 Desa di Panyabungan Utara. Tim Brigade Pangan ini merupakan lanjutan dari rangkaian program Optimalisasi […]

  • RUUPKS JALAN KESESATAN

    RUUPKS JALAN KESESATAN

    • calendar_month Sabtu, 17 Okt 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Nurhabibah Al-Qur’an … Firman Sang Tuhan Aturan yang harus diindahkan Di dalamnya tersirat segala pedoman Di dalamnya tersirat segala aturan Al-Qur’an  bukan sekedar bacaan Tapi hukum Allah yang harus diterapkan Bukankah Allah telah berfirman Hanya Allah yang berhak membuat aturan Sang pencipta segala kehidupan Tapi…. Mengapa masih ada yang berani? Mengganti hukum sang […]

  • Calon Haji Madina Tahun ini 494 Orang

    Calon Haji Madina Tahun ini 494 Orang

    • calendar_month Selasa, 11 Jul 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Jumlah calon jamaah haji dari mandailing Natal tahun ini  sebanyak 494 orang. Terdiri dari 187 laki-laki dan 307 perempuan. Demikian data diperoleh dari pihak Depag Mandailing Natal dalam acara zikir dan do’a bersama para calon jamaah haji di masjid Nur Ala Nur, Dalan Lidang, Panyabungan, Selasa (11/7/2017). Para jamaah haji itu […]

  • Jalur Tengah Lintas Sumatera di Muara Mais Tertimbun Material Longsor

    Jalur Tengah Lintas Sumatera di Muara Mais Tertimbun Material Longsor

    • calendar_month Kamis, 16 Nov 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN, ( Mandailing Online )- Jalan tengah lintas sumatera di Desa Muara Mais, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal pagi ini Kamis 16/11/2023 terpaksa tidak bisa di lewati kendaraan, pasalnya material longsor dari perbukitan menimbun badan jalan nasional itu. Kendaraan melintas si jalur perhubung Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini pun terpaksa terhenti sementara menunggu […]

  • DPD seolah tak berperan di daerah

    DPD seolah tak berperan di daerah

    • calendar_month Kamis, 25 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO) – Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih terpasung dengan Undang-Undang (UU), sehingga belum mampu berperan banyak dalam proses pembuatan UU, dan proses lainnya yang menyangkut masyarakat daerah. Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, UU yang mengatur DPD sebenarnya bertentangan dengan Konstitusi, dan berakibat peran legislasi dari DPD tidak terlaksana dengan baik. “Inkonstitusionalitas itu membuat […]

expand_less