Selasa, 14 Jul 2026
light_mode

Dana Jampersal Diduga Ajang Korupsi Dinkes Madina

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 30 Jan 2012
  • print Cetak

Panyabungan,MO-Para pasien mengeluhkan pemotongan terhadap dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum di Dinas Kesehatan kabupaten Mandailing Natal (Madina). Sehingga dana yang sampai ke tangan bidan hanya sekitar 250.000 dari sekitar total Rp. 400.000 per pasien.

Sejumlah keluarga pasien kepada Mandailing Online, pekan lalu mengakui dana yang sampai di tangan bidan bagi pembiayaan persalinan hanya sekitar Rp.250.000, sehingga keluarga pasien masih harus menanggulangi dari kantong sendiri.

Keluarga pasien manyatakan bahwa mereka tak keberatan mengeluarkan dana menutupi kekuarangan biaya persalinan. Hanya saja, dana Jampersal yangh nota bene dana jaminan sosial yang dikucurkan pemerintah pusat seharusnya sudah cukup, namun menjadi berkurang akibat dipotong.

Sejauh ini diduga pemotongan berlangsung di dua pos pencairan dana, yakni di tingkat Puskesmas dan di Dinas Kesehatan Madina. Sejumlah bidan yang identitasnhya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa pihak puskesmas melakukan pempotongan dengan alasan peruntukan operasional dan rehab-rehab mobiler puskesmas.

Sementara itu, Fuad, Kepala Bidang yang berenang di bidang Jampersal Dinas Kesehatan Madina, kepada Mandailing Online mengakui pihaknya melakukan pemotongan sebanyak 15 pesen. Itu potongan resmi yang diperuntukkan bagi operasional puskesmas.

Namun, anehnya pihak Puskesmas justru menyatakan bahwa dana yang 15 persen tersebut tidak pernah sampai ke tangan mereka. (dab)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Madina Masih Bergolak

    DPRD Madina Masih Bergolak

    • calendar_month Selasa, 7 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Konstalasi politik di tubuh DPRD Madina masih panas. Dampaknya, draf Perhitungan APBD 2011 yang sudah sebulan diajukan pemkab ke gedung dewan itu, hingga kini nasibnya terkatung-katung belum dibahas lembaga legislatif itu. Ini mengindikasikan DPRD Madina masih bergolak. Kabar yang hangat di gedung dewan, bahwa terjadi “perang dingin” yang rumit antara dua kelompok di DPRD Madina. […]

  • PP Tentang Desa Diharapkan Dongkrak Sinergitas Pemerintahan Desa

    PP Tentang Desa Diharapkan Dongkrak Sinergitas Pemerintahan Desa

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) –Jika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2014 yang mengatur pelaksanaan UU Nomor 6/2014 Tentang Desa direalisasikan kelak diharapkan akan meningkatkan sinergitas pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat. Itu dikatakan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Mandailing Natal (Madina) Zulkhairi Pulungan, Selasa (24/6/2014). PP ini mengatur sistem penggajian kepala desa yang selama ini masih bersifat honor […]

  • Lubuk Larangan Tradisi Kala Lebaran di Madina

    Lubuk Larangan Tradisi Kala Lebaran di Madina

    • calendar_month Kamis, 15 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    KOTANOPAN (Mandailing Online) – Tradidisi menangkap ikan di lubuk larangan masih menjadi magnit yang luar biasa dan merupakan salah satu kegiatan para pemudik lebaran di Mandailing Natal (Madina). Ribuan orang warga dari berbagai penjuru Madina dan luar Madina mengikuti pembukaan lubuk larangan di beberapa sungai kawasan Mandailing Julu, khususnya di Kecamatan Kotanopan. Pantauan di lapangan, […]

  • BLSM Salah Sasaran, Sultan Minta Warga Mampu Sadar Diri

    BLSM Salah Sasaran, Sultan Minta Warga Mampu Sadar Diri

    • calendar_month Selasa, 16 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Jakarta, – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X, Selasa 16 Juli 2013 meminta masyarakat mampu, tetapi mendapat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk sadar diri bahwa mereka tidak berhak menerima uang kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Sultan meminta, mereka yang mampu menyerahkan hak menerima BLSM itu kepada warga miskin. “Berikan kepada […]

  • Korupsi & Pelayanan Publik Daerah

    Korupsi & Pelayanan Publik Daerah

    • calendar_month Senin, 29 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Hasil survei KPK dan TII secara bersamaan menempatkan Medan sebagai kota yang korup dan buruk pelayanan publiknya Tanggal 1 November 2010 KPK telah mempublikasikan hasil survei terhadap instansi pusat, instansi vertikal dan pemerintah daerah yang disebut Indeks Integritas Nasional (IIN) 2010. Ini merupakan indeks gabungan antara nilai rata-rata di instansi pusat, instansi vertikal dan Pemko. […]

  • DLH Madina Sosialisasi Dampak Pencemaran Lingkungan dan Kebersihan Sungai Aek Mata

    DLH Madina Sosialisasi Dampak Pencemaran Lingkungan dan Kebersihan Sungai Aek Mata

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA : Mandailing Online : Kebersihan sungai pada prinsipnya bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, akan tetapi seluruh elemen masyarakat mempunyai komitmen terkait hal kebersihan dan menjaga alam di Madina. Hal ini dikatakan Khairul selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ( Pemkab Madina) saat sosialisasi dengan tema pemulihan kebersihan pencemaran dan kerusakan lingkungan […]

expand_less