Mutasi Pejabat Pemkab Madina Dinilai Berbau Politis

Panyabungan,

Mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemkab Mandailing Natal (Madina) oleh Bupati Madina Aspan Sopian Batubara yang telah berlangsung beberapa kali menimbulkan persepsi negatif dan kontroversial di tengah masyarakat Madina. Reaksi keras datang dari beberapa elemen mahasiswa dan pemuda Madina menyikapi mutasi ini.

“Kita mengecam pelaksanaan Mutasi ini karena menurut penilaian kita mutasi yang telah 5 kali dilaksanakan Bupati sejak bulan Februari 2011 sampai Maret ini, bersifat dadakan dan hanya berdasarkan kedekatan emosional, keluarga, titipan dan disinyalir rentan dengan praktek transaksional, berbau politis dan terindikasi kuat kental dengan nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme” ujar Ketua PP Keluarga Besar Mahasiswa (Gabema) Madina Agus Salam Nasution bersama Sekretaris Pantai Barat (PB) Mandailing Foundation Irfan Rangkuti, Wakil Ketua Generasi Muda Keluarga Abiturent Musthafawiyah (GM Kamus) Madina Ismail Nasution kepada wartawan di Gedung DPRD Madina, Jumat (25/03/2011).

Dijelaskan, mereka sangat meragukan komitmen dan political will Bupati dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi, disiplin kinerja PNS, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and good government). Mutasi seharusnya harus berdasarkan kompetensi, dedikasi, pengabdian, jenjang karier, profesionalitas bukan terkesan mengedepankan perinsip “like or dislike” dan manajemen “selera gue”.

Namun secara diplomatis mereka mengakui, bahwa mutasi merupakan hak proregatif Bupati. Tetapi, idealnya mutasi harus mengacu kepada berbagai pertimbangan dan kajian rasional, objektif dan akademik bukan terkesan mengakomodir pejabat-pejabat yang bermental “penjilat”, dinilai bermasalah dan tidak kompeten.

Ditambahkan mereka, untuk bongkar pasang pejabat sebagai tindak lanjut (follow up) reformasi birokrasi yang digalakkan Bupati seharusnya kata mereka, harus mengacu kepada seleksi fit and propert test dan rekomendasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Madina.

“Kita mempertanyakan kinerja Baperjakat yang terkesan mandul dan tidak bisa berbuat apa-apa dalam merekomendasikan pejabat yang dinilai tepat dan ideal dalam memangku sebuah jabatan/SKPD,” ujar Salam.

Lebih lanjut Salam yang saat ini kuliah S2 di salah satu perguruan tinggi Medan menegaskan, reformasi birokrasi yang diwacanakan oleh Bupati terkesan hanya lips service dan kamuflase dan realitas di lapangan hanya “nol” termasuk disiplin kinerja Aspan yang lebih banyak di luar kota, penataan koordinasi dan disiplin PNS, kebijakan mutasi dan lain-lain.

Bahkan kita menilai prestasi luar biasa dari kinerja Aspan selama menjadi Bupati sudah 5 kali menggelar mutasi dalam rentang waktu yang singkat (belum genap 1 bulan) sejak Februari sampai Maret ini, dan sangat terhormat bila kita beri anugerah/award kepada beliau sebagai “Bapak Mutasi Kabupetan Madina”.

Secara terpisah, Tokoh Pemuda Madina Musliadi Nasution menyebutkan, kebijakan mutasi yang dilaksanakan Bupati adalah kebijakan “suka-suka”, dadakan dan terkesan mengedepankan kelompok/primordialisme.

Prioritas utama dalam pembangunan Madina kata Musliadi, adalah upaya mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat (public of service), disiplin PNS, pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, sekolah dan lain-lain) menciptakan rasa kondusif dalam masyarakat dan mempercepat pilkada ulang bukan hanya memikirkan bongkar pasang pejabat/mutasi yang akan membawa dampak buruk kinerja PNS dan mengancam stabilitas pembangunan yang muaranya kepentingan rakyat akan terus “terabaikan”. (BS-026)
Sumber : Beritasumut