Rabu, 14 Okt 2026
light_mode

Tak Lulus Akreditasi, 483 Prodi Harus Dibubarkan

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Kamis, 15 Jan 2015
  • print Cetak

JAKARTA – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek-Dikti) Muhammad Nasir merespon banyaknya program studi (prodi) kampus negeri yang tidak lulus akreditasi. Dia mengatakan, prodi-prodi itu dilarang menerima mahasiswa baru.

Nasir menuturkan pengelola PTN harus fair terhadap penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Ketika hasil penilaian BAN-PT menetapkan ada prodi yang tidak lulus akreditasi, kampus harus melakukan pembenahan.

"Selama pembenahan hingga mendapat izin operasional prodi yang baru, tidak boleh menerima mahasiswa dulu," katanya di Jakarta kemarin.

Bagi masyarakat awam, prodi milik PTN tidak lulus akreditasi mungkin menjadi sesuatu yang kebangetan. Pasalnya pendirian dan pemenuhan sarana serta prasarananya, mendapatkan suntikan dana dari masyarakat. Namun Nasir meminta masyarakat tidak lagi membedakan antara kampus negeri dan kampus swasta.

"Prodi baru milik kampus swasta juga ada yang langsung bagus," tandasnya.

Dalam waktu dekat Nasir akan berkoordinasi dengan BAN-PT untuk mendapatkan daftar prodi-prodi milik PTN yang tidak lulus akreditasi itu. Mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu menjelaskan, sampai saat ini BAN-PT belum memberikan rincian hasil akreditasi selama 2014.

Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Ravik Rasidi menuturkan, ketika izin prodi baru diterbitkan sejatinya sudah mendapat pengakuan disetarakan dengan akreditasi C.

"Tetapi keterangan disetarakan akreditasi C itu ada masa kedaluwarsanya," kata rektor Universitas Sebelas Maret Solo itu.

Nah sebelum masa kedaluwarsa akreditasi penyetaraan itu habis, prodi baru harus mengurus akreditasi definitif ke BAN-PT. Sehingga ada potensi pengajuan akreditasi itu ditolak alias tidak lulus.

"Bagi prodi baru yang tidak lulus akreditasi BAN-PT, memang harus dibubarkan," tandasnya.

Ravik mengatakan pengurusan akreditasi baru di kampusnya selama ini tidak ada masalah.

Sebagaimana diberitakan, BAN-PT melansir data bahwa selama 2014 ada 483 prodi di PTN yang tidak lulus akreditasi. Masyarakat diminta mengecek di website BAN-PT untuk melihat akreditasi sebuah prodi, sebelum memilihnya menjadi jujukan kuliah.(jpnn)

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • PKB Rekomendasi 4 Calon Bupati

    PKB Rekomendasi 4 Calon Bupati

    • calendar_month Kamis, 13 Feb 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPC PKB Madina merekomendasikan 4 nama bakal calon bupati Madina untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPP PKB. Keempat nama itu adalah HM Jakfar Sukheri Nasution, Dahlan Hasan Nasution, M.Sofwad Nasution dan H.Ahmad Huzein Nasution. Rekomendasi itu diterbitkan setelah DPC PKB Madina melakukan ferifikasi administrasi berkas terhadap para bacalon bupati […]

  • Masyarakat Gunung Baringin Bingung Soal Renovasi Parit

    Masyarakat Gunung Baringin Bingung Soal Renovasi Parit

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN TIMUR (Mandailing Online) – Pembangunan sangat diharapkan semua warga, tetapi jika ada proyek pembangunan tak memakai plang merek, alamat akan menimbukan kebingungan di kalangan warga. Ini yang terjadi di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing Natal (Madina). Warga terheran-heran karena tiba-tiba sejumlah pekerja langsung kasak-kusuk mengerjakan pemolesan dinding-dinding parit dengan semen. “Kami heran, […]

  • DPP IMMAN Sidimpuan Gelar Kaderisasi Dasar

    DPP IMMAN Sidimpuan Gelar Kaderisasi Dasar

    • calendar_month Rabu, 11 Des 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        PADANGSIDIMPUAN (Mandailing Online) – DPP Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMMAN) Padangsidimpuan mengadakan kegiatan latihan kaderisasi dasar. Kaderisasi berlangsung dari tanggal 6 sampai 8 Desember 2019. Kegiatan latihan kaderisasi dasar yang berkonsep Kaderisasi Indoor dan Outdoor yang diikuti oleh mahasiswa Mandailing Natal (Madina) di Kota Padangsidimpuan ini diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kebersamaan dan meningkatkan […]

  • Tanpa Demo Bakar Ban, May Day di Madina Potong Tumpeng Bareng Polisi

    Tanpa Demo Bakar Ban, May Day di Madina Potong Tumpeng Bareng Polisi

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Panyabungan||Mandailing Online – Tanpa orasi dan bakar ban, Hari Buruh 2026 di Mandailing Natal justru diwarnai tasyakuran. Ratusan buruh F.SPTI-K.SPSI memilih rayakan May Day di Kelurahan Pidoli, Kamis (1/5/2026). Acara dibuka simbolis. Wakapolres Madina Kompol Aris menyerahkan tumpeng ke Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Samsuddin SH. Jajaran pejabat Polres Madina turut hadir. Berbeda dari kota besar, buruh […]

  • Calhaj Bayar Rp 820.000 Untuk Tes Kesehatan di RSUD Panyabungan

    Calhaj Bayar Rp 820.000 Untuk Tes Kesehatan di RSUD Panyabungan

    • calendar_month Kamis, 11 Jan 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Para calon jamaah haji ( Calhaj ) Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) tahun 2024 yang hendak tes kesehatan di RSUD Panyabungan, siap siap anda akan dikenai biaya Rp.820.000. Bayaran ini kata dr. Rusly Pulungan sesuai ketetapan Peratuan Daerah. ” Rp.820.000 itu sesuai sistem pembayaran tes kesehatan dan di atur di […]

  • WNI dipaksa wajib militer di Singapura?

    WNI dipaksa wajib militer di Singapura?

    • calendar_month Minggu, 16 Nov 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Bergabungnya dua Warga Negara Indonesia (WNI) dengan militer Singapura, mendapat protes keras dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko terhadap pemerintah Singapura. Hal ini diketahui, saat dilakukannya latihan gabungan Indonesia-Singapura di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Bahkan, Moeldoko sempat mengancam Panglima Angkatan Bersenjata Singapura melalui hubungan telepon, soal WNI yang bergabung dengan […]

expand_less