Sabtu, 30 Mei 2026
light_mode

Tak Lulus Akreditasi, 483 Prodi Harus Dibubarkan

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Kamis, 15 Jan 2015
  • print Cetak

JAKARTA – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek-Dikti) Muhammad Nasir merespon banyaknya program studi (prodi) kampus negeri yang tidak lulus akreditasi. Dia mengatakan, prodi-prodi itu dilarang menerima mahasiswa baru.

Nasir menuturkan pengelola PTN harus fair terhadap penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Ketika hasil penilaian BAN-PT menetapkan ada prodi yang tidak lulus akreditasi, kampus harus melakukan pembenahan.

"Selama pembenahan hingga mendapat izin operasional prodi yang baru, tidak boleh menerima mahasiswa dulu," katanya di Jakarta kemarin.

Bagi masyarakat awam, prodi milik PTN tidak lulus akreditasi mungkin menjadi sesuatu yang kebangetan. Pasalnya pendirian dan pemenuhan sarana serta prasarananya, mendapatkan suntikan dana dari masyarakat. Namun Nasir meminta masyarakat tidak lagi membedakan antara kampus negeri dan kampus swasta.

"Prodi baru milik kampus swasta juga ada yang langsung bagus," tandasnya.

Dalam waktu dekat Nasir akan berkoordinasi dengan BAN-PT untuk mendapatkan daftar prodi-prodi milik PTN yang tidak lulus akreditasi itu. Mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu menjelaskan, sampai saat ini BAN-PT belum memberikan rincian hasil akreditasi selama 2014.

Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Ravik Rasidi menuturkan, ketika izin prodi baru diterbitkan sejatinya sudah mendapat pengakuan disetarakan dengan akreditasi C.

"Tetapi keterangan disetarakan akreditasi C itu ada masa kedaluwarsanya," kata rektor Universitas Sebelas Maret Solo itu.

Nah sebelum masa kedaluwarsa akreditasi penyetaraan itu habis, prodi baru harus mengurus akreditasi definitif ke BAN-PT. Sehingga ada potensi pengajuan akreditasi itu ditolak alias tidak lulus.

"Bagi prodi baru yang tidak lulus akreditasi BAN-PT, memang harus dibubarkan," tandasnya.

Ravik mengatakan pengurusan akreditasi baru di kampusnya selama ini tidak ada masalah.

Sebagaimana diberitakan, BAN-PT melansir data bahwa selama 2014 ada 483 prodi di PTN yang tidak lulus akreditasi. Masyarakat diminta mengecek di website BAN-PT untuk melihat akreditasi sebuah prodi, sebelum memilihnya menjadi jujukan kuliah.(jpnn)

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ini Dia Daftar Pantangan Bagi PNS di Pilkada

    Ini Dia Daftar Pantangan Bagi PNS di Pilkada

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ini dia daftar pantangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) dalam hal dukung mendukung calon bupati/wakil bupati pada Pilkada serentak tahun 2015. PNS tak boleh mengajak keluarga dan warga mendukung salah satu pasangan calon. PNS tak boleh menghimbau atau menyerukan berupa seruan mendukung salah satu pasangan calon. PNS yang punya jabatan tak […]

  • Ratusan Warga Periksa Kesehatan Gratis

    Ratusan Warga Periksa Kesehatan Gratis

    • calendar_month Kamis, 28 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIPIROK- Lebih dari 200 warga di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), di Puskesmas Dano Marsabut dan Cabang Rutan Sipirok, Rabu (27/10). Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Sumut, DR Mazrul MKes, melalui pelaksanan lapangan, dr Nurhayati Munthe Sp Pk, kepada METRO, mengatakan, pemeriksaan kesehatan […]

  • Komisi I: Polisi Harus Secepatnya Tangkap Pelaku Pemukulan Wartawan

    Komisi I: Polisi Harus Secepatnya Tangkap Pelaku Pemukulan Wartawan

    • calendar_month Minggu, 6 Mar 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    Panyabungan (Mandailing Online) – Komisi I DPRD Mandailing Natal (Madina) menyebutkan pihak kepolisian harus secepatnya menangkap pelaku pemukulan wartawan di Lopo Mandheling Coffee, Aek Galoga, yang terjadi pada Jumat (4/3) malam kemarin. “Kita dari Komisi I meminta kepolisian untuk bergerak cepat mengungkap kasus pemukulan wartawan yang sedang viral itu,” kata Ketua Komisi I Zubaidah Nasution. […]

  • Panwaslu Madina Buka Perekrutan Panwas Kecamatan

    Panwaslu Madina Buka Perekrutan Panwas Kecamatan

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) : Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) membuka perekrutan Anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal. Pendaftaran akan  dibuka  22 – 25 Mei 2015. Melalui surat pengumunan yang diedarkan sejak 20 Mei 2015, Panwaslu Madina mencantukan sejumlah ketentuan.  Selain mensyaratkan kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu, berpendidikan […]

  • Ada Tiang Listrik Milik PLN Ditengah Pembangunan Jalan bernilai 1,5 M di Desa Pagur

    Ada Tiang Listrik Milik PLN Ditengah Pembangunan Jalan bernilai 1,5 M di Desa Pagur

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ditengah gencarnya niat baik Pemda Madina dalam menuntaskan proyek infrastruktur jalan, ada saja yang kurang mendukung. Aneh nya itu dari  perusahaan pemerintah sendiri. Di Kecamatan Panyabungan Timur, tepatnya di Desa Pagur Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) Pemkab lewat dinas PUPR nya sedang melakukan pengaspalan jalan dengan nama pekerjaan paket proyek […]

  • Pengunjuk Rasa Desak Kejari Madina Ungkap Identitas Politisi dan Bupati Diduga Menikmati Dugaan Korupsi Dana Desa Digital

    Pengunjuk Rasa Desak Kejari Madina Ungkap Identitas Politisi dan Bupati Diduga Menikmati Dugaan Korupsi Dana Desa Digital

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA-Mandailing Online : Lambannya penanganan dugaan korupsi desa digital atau Smart Village di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) membuat Generasi Muda (GM) Grib Jaya Madina berunjuk rasa di kantor  Kejaksaan Negeri Madina, Rabu (24/09/2025). pengunjuk rasa meminta kejaksaan profesional dan tidak tebang pilih terhadap siapa saja yang terduga menikmati aliran dana proyek desa digital […]

expand_less