Baru Lahir, Tanggung Utang Rp7,56 Juta

KONDISI bangsa Indonesia sungguh memprihatinkan akibat utang luar negeri pemerintah yang mencapai Rp1.800 triliun. Dampaknya, setiap warga termasuk bayi yang baru dilahirkan di bumi Indonesia, sudah menanggung beban utang Rp7,56 juta.

Diperkirakan beban utang bayi yang lahir pada tahuntahun mendatang akan jauh lebih besar dibanding sekarang. Pasalnya, utang yang ‘berbungabunga’ makin mencekik leher bangsa Indonesia dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Seorang pengamat ekonomi Prof. H. Aldwin Surya, SE, MPd, PhD menyebutkan, sampai saat ini jumlah kewajiban utang pemerintah Indonesia diperkirakan mencapai Rp1.800 triliun atau AS$ 180 miliar (dengan asumsi AS$ 1 = Rp10 ribu). Kalau utang itu dibagi 238,5 juta penduduk Indonesia (sesuai data Sensus Penduduk Mei 2010), setiap orang termasuk bayi yang baru lahir menanggung beban utang Rp7,56 juta.

Apalagi, kata Rektor Universitas Dian Nusantara ini, jumlah utang Indonesia semakin besar sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai 20042009. Bahkan, peningkatannya mencapai hampir ratusan triliun rupiah. Peran utang itu tidak bisa dielakkan pemerintah seperti kepemimpinan Presiden Indonesia sebelumnya, yang masih mengandalkan posisi utang luar negeri sebagai dana pembangunan di Indonesia.

Sungguh ironis, sampai saat ini pemerintah belum mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk pelaksanaan pembangunan Indonesia. Padahal Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup luas, namun pengelolaannya diberikan kepada investor asing, sehingga bangsa ini hanya menikmati sebagian dari kekayaan alam tersebut.

Bayu Juliandra Putra, salah seorang mahasiswa FISIP USU, mengaku heran dengan kondisi Indonesia yang kaya raya dengan sumber daya alam. Ibarat pepatah “kelaparan di lumbung padi” dan jatuh ke dalam jerat utang. Bahkan menurut informasi di media yang pernah dia baca, salah seorang pengamat menyebutkan, perputaran uang juga tidak berpihak kepada masyarakat, karena kita hanya memperebutkan 10 persen, sedangkan 90 persen perputaran uang Indonesia dikuasai asing dan nonpribumi.

Padahal Indonesia memiliki tenagatenaga ahli (sumber daya manusia) yang bisa diandalkan untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Namun pemerintah seolaholah tidak pernah peduli dengan SDM sendiri untuk dimanfaatkan mengelola sumber daya alam dan memilih menggunakan tenaga ahli dari luar negeri.

“Seharusnya kita malu masih terus berutang kepada pihak asing untuk membangun Indonesia. Padahal kita sudah 65 tahun merdeka, tapi masih saja tetap berutang. Kalau awalawal dulu boleh lah kita mengutang dan kita belum punya tenaga ahli untuk mengelola SDA. Kalau sekarang, seharusnya kita memanfaatkan hasil SDA dengan tenaga ahli kita sendiri untuk pembangunan Indonesia lebih maju lagi,” ujar Bayu seraya menyatakan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah menambah utang luar negeri.

Sementara itu, Faisal, mahasiswa Politeknik LP3I Medan berpendapat, sahsah saja Indonesia berutang kepada luar negeri. Namun harus dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya untuk pembangunan Indonesia sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan income per capita (pendapatan ratarata setiap penduduk) Indonesia. “Utang tersebut harus dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia, bukan untuk jalanjalan anggota DPR ke luar negeri dengan biaya yang sangat besar seperti selama ini terjadi,” ujarnya.

Seperti dikatakan Prof. Aldwin Surya, kalau income per capita kita baik, tentu akan semakin baik daya beli masyarakat. Artinya, peluang untuk mendapatkan pajak dari barangbarang yang dibeli masyarakat akan semakin besar. Kalau pajak semakin besar, kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan membayar sebagian utangutangnya juga semakin besar. Tapi kalau income per capita tidak berubah, tentu ada dampaknya pada kemampuan untuk membayar utang ke luar negeri, karena daya beli masyarakat juga rendah. Karena pada prinsipnya setiap pembelian produk, kita dikenakan pajak.
Sumber :Waspada Online