Pansus DPRD Madina Terima LKPJ Bupati Dengan Sejumlah Catatan
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Selasa, 9 Jun 2015
- print Cetak
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Mandailing Natal (Madina) menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati Madina Tahun Anggaran 2014.
Meski menerima, tetapi Pansus mengiringinya dengan sejumlah catatan yang harus diperbaiki kepala daerah di tahun-tahun selanjutnya.
Sikap Pansus ini disampaikan pada rapat paripurna DPRD Madina, Selasa (9/6) dipimpin Ketua DPRD Madina Hj. Leli Hartati Butar-butar dan dihadiri Bupati Dahlan Hasan Nasution.
Catatan-catatan yang dicuatkan Pansus meliputi berbagai sektor, yakni sektor pendapatan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, siosal, tenaga kerja, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, penanaman modal dan statistik.
Di sektor pendapatan daerah, pendapatan daerah sejauh ini dinilai belum memiliki parameter obyektif yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi peningkatan pendapatan.
Di sektor pendidikan, terdapat ‘anomali’ data yang disajikan antara trend Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan Sekolah Menengah Atas atau Sederajat Tahun 2013 ke Tahun 2014 dengan Angka Putus Sekolah (APL) pada pendidikan Sekolah Menengah Atas atau Sederajat Tahun 2013 ke Tahun 2014. Dimana APM meningkat hanya 10%, namun APL meningkat 51%.
“Perlunya dilakukan kajian secara mendalam untuk mengetahui penyebab meningkatnya secara signifikan APL pada Pendidikan SMA atau sederajat,” kata Ketua Pansus, Binsar Nasution yang membacakan laporan Pansus tersebut.
Sektor kesehatan, masih belum berimbangnya skala ketersediaan sarana pelayanan kesehatan berbanding jumlah penduduk dan penyebaran. Masih belum memadainya jumlah Tenaga Medis dimasing-masing sarana pelayanan kesehatan, khususnya di desa-desa terjauh. Belum transparannya pendistribusian Bantuan Iuran BPJS yang berasal dari APBD. Berdasarkan pemantau dilapangan, terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan masalah, seperti pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan pembangunan Instalasi Limbah pada Rumah Sakit Umum Natal.
Panus merekomendasikan, perlu direncakan pembangunan sarana pelayanan kesehatan yang lebih banyak untuk memenuhi sekala minimal 1 : 10.000. Perlu dicadangakan anggaran untuk memenuhi kekurangan Tenaga Medis. Ada data penerima Bantuan Iuran BPJS yang berasal dari APBD dimasukkan kedalam web resmi kabupaten. Agar Dinas terkait melakukan evaluasi terhadap paket-paket kegiatan tersebut berdasarkan spesikasi dan kontrak.
Editor : Dahlan Batubara
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
