Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Siapapun Presiden Indonesia, Pembangunan Tetap Kewajiban Pemerintah

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 4 Mar 2019
  • print Cetak

Erwin Efendi Lubis

PANYABUNGAN (Mandailing Online) Kewajiban membangun Indonesia dari pusat hingga daerah tetap berada di pundak pemerintah, siapapun presidennya.

Itu dikatakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis menjawab Mandailing Online, Minggu (3/3/2019) di sekretariat DPC Gerindra Madina, Panggorengan, Panyabungan.

Dia menghimbau agar masyarakat objektif memahami pembangunan negara maupun pembangunan daerah.

Di sisi lain dia mengajak semua unsur supaya tidak melakukan pembodohan publik. Jangan ada pembandingan-pembandingan, seolah tim itu yang terbaik, yang lain tidak baik.

Pola-pola pembodohan publik, lanjutnya, akan berdampak pada timbulnya polarisasi di tingkat masyarakat menyebabkan gangguan stabilitas berbangsa dan bernegara.

“Kita berharap jangan ada lagi pembodohan, apalagi intimidasi. Kita harus lebih mengedepankan sisi edukatif,” ujarnya.

Dalam kaitan ini, Erwin yang kini juga anggota DPRD Mandailing Natal, menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang belum terrealisasi akan dilanjutkan oleh Prabowo manakala diamanahkan menjadi presiden Indonesia.

Dikatakannya, Gerindra sebagai salah satu pengusung Capres/Cawapres Prabowo-Sandi akan mendorong pemerintahan Prabowo-Sandi kelak untuk mengupayakan yang terbaik dari yang ada sekarang.

Berdasar catatan Mandailing Online, pernyataan Erwin ini menjadi menarik, sebab, di Mandailing Natal dan kawasan Tabagsel saat ini muncul penggiringan opini dari kelompok yang cenderung menonjolkan figur menantu presiden seolah terbaik dalam melakukan inisiasi pembangunan.

 

Peliput : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Madina Investigasi Dugaan Data Palsu Covid-19

    Polres Madina Investigasi Dugaan Data Palsu Covid-19

    • calendar_month Selasa, 7 Sep 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Penetapan Kabupaten Madina PPKM Level 4 sebaran covid-19 oleh Mendagri diduga akibat data palsu yang dikirim oknum pejabat Dinas Kesehatan kepada pemerintah pusat. Kapolres Madina, AKBP Horas Tua Silalahi kepada media menjelaskan akan melakukan penyelidikan terkait indikasi data palsu penyebab penetapan PPKM Level 4 untuk Kabupaten Madina. “Kita akan investigasi masalah […]

  • 1 Syawal 1431H Diprediksi Bersamaan, 10 September

    1 Syawal 1431H Diprediksi Bersamaan, 10 September

    • calendar_month Sabtu, 4 Sep 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Surabaya–Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur memprediksi Lebaran 2010 akan jatuh pada waktu bersamaan karena konjungsi (ijtimak) terjadi pada Rabu (8/9) pukul 17.20-17.30 WIB. “Hilal akan sulit dirukyat akibat konjungsi (pertemuan matahari dan rembulan) terjadi pada pukul 17.20 WIB. Kalau malam, rukyat akan sulit,” kata Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim KH Hasjim Abbas kepada […]

  • Pindah Parpol, Belum Ada Anggota DPRD Yang Mundur

    Pindah Parpol, Belum Ada Anggota DPRD Yang Mundur

    • calendar_month Selasa, 23 Apr 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Hingga batas akhir pendaftaran calon legislatif ke KPU, para anggota DPRD Madina yang pindah partai politik belum ada yang mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan DPRD. “Meski anggota DPRD yang melompat partai telah didaftarkan oleh partai politik lain, hingga kini kita belum ada menerima surat pengunduran diri yang bersangkutan. Hanya saja memang […]

  • Anggota DPRD Sumut jangan pura-pura

    Anggota DPRD Sumut jangan pura-pura

    • calendar_month Selasa, 24 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Para anggota DPRD Sumatera Utara dinilai berpura-pura jika tidak mengetahui pengadaan sejumlah fasilitas mewah di gedung tersebut. Terlebih, jika mereka termasuk anggota Badan Anggaran (Banggar). “Sangat mustahil jika anggota dewan mengaku tidak tahu. Apalagi mereka sebagai anggota badan anggaran,” kata pemerhati anggaran Sumut, Elfenda Ananda, tadi malam. Elfanda menilai, kondisi ini semakin menunjukkan […]

  • KPK Sita 64 M Uang Syamsul

    KPK Sita 64 M Uang Syamsul

    • calendar_month Selasa, 4 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA-Selain terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus bergerak untuk menguber aset milik Syamsul Arifin. Yang teranyar, tim penyidik KPK telah menyita uang sebesar Rp64 miliar dari kas Pemkab Langkat. Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja, menyebutkan, uang yang disita itu merupakan uang yang telah dikembalikan Syamsul ke Pemkab Langkat. ”Lebih […]

  • Komisi I Prihatin Bocornya Rahasia Tentang Indonesia

    Komisi I Prihatin Bocornya Rahasia Tentang Indonesia

    • calendar_month Jumat, 3 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Jakarta : Anggota Komisi I DPR RI Teguh Juwarno menyatakan prihatin dengan dugaan bocornya data rahasia tentang Indonesia di luar negeri dan tersebar melalui internet. “Kita sangat prihatin dengan bocornya informasi tentang Indonesia. Komisi I akan segera klarifikasi soal tersebut,” kata Teguh di Gedung DPR, Jakarta, Kamis [02/12]. Ia mengatakan, bocornya data-data rahasia tentang Indonesia […]

expand_less