BENCANA TERUS TERJADI, SAMPAI KAPAN NEGARA ABAI?

Oleh: Mariani Siregar, M.Pd.I
Dosen Pendidikan Islam

“Tolong kami Tuhan, tolong kami ya Allah! Ke mana lagi pergi air sudah meluap dan mulai masuk ke rumah-rumah kami. Tolong kami”. Demikianlah jeritan kaum Ibu warga kelurahan Huta Nabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang kembali dilanda banjir bandang pada Jum’at (18/07/2026).

Kabar tersebut telah banyak dimuat oleh berbagai media massa, termasuk akun official Polres Tapanuli Tengah. Dalam akun tersebut menyebutkan bahwa Kapolsek Pandan, IPTU Zul Efendi telah mengerahkan personil sejak pukul 17.00 di hari yang sama saat banjir bandang kembali datang, untuk memantau perkembangan debit air yang mencapai antara 20-40 cm.

Berdasarkan laporan dalam akun Kapolres tersebut, adapun wilayah terdampak meliputi Kecamatan Tukka lingkungan I, II, dan IV, Desa Sipange, Lingkungan III Bonalumban, dan Kelurahan Hutanabolon.

Kabarnya, banjir dipicu oleh intensitas air hujan yang mengguyur titik terdampak juga karena jebolnya tanggul Aek Harse yang telah dibangun pemerintah pasca bencana tahun lalu. Hanya saja bagi warga Huta Nabolon dan sekitar Kecamatan Tukka, sejak November 2025 lalu, telah terjadi banjir susulan yang berulang sehingga menyebabkan warga trauma dan mengalami panik jika cuaca buruk dan turun hujan. Seolah-olah, bencana masih terus menghantui warga Tapanuli Tengah.

Tidak hanya banjir bandang, bencana lainnya yang tampak di hadapan mata pasca banjir bandang Sumatera Utara, daerah Tapanuli Selatan yaitu munculnya fenomena “durung-durung” dari warga korban di desa Huta Godang. Mereka meminta belas kasih dengan menyodorkan kardus-kardus kepada setiap orang yang melintasi Huta Godang. Atau dengan bahasa yang lebih tegas, muncul fenomena mengemis massal. Meskipun kini sudah dilarang, kemungkinan muncul lagi berpeluang besar.

Warga yang meminta-minta, membuat spanduk dengan beragam tulisan seperti, “tolong perhatikan kami Bapak Presiden, korban banjir Huta Godang”. Menurut pengakuan warga, mereka belum mendapatkan sepenuhnya realisasi bantuan yang pernah diucapkan oleh pemerintah selama 6 bulan, dan baru 3 bulan yang mereka terima.

Belum lagi, daerah bencana di Sumut, masih jelas terlihat ada sekolah dalam tenda-tenda darurat. Sementara pemerintah membangun sekolah rakyat dengan megah dan fasilitas lengkap serta sudah beroperasi di sebagian tempat. Apa bedanya Sekolah Rakyat dengan sekoah-sekolah lainnya sehingga sekolah rakyat lebih diuatamakan pembangunannya? Sementara di lokasi bencana masih ada tenda darurat untuk
keberlanjutan proses belajar-mengajar. Inikah yang disebut peduli bencana?

Bencana Adalah Peringatan Keras untuk Para Penguasa dari Sang Maha Kuasa, Allah SWT

Bencana alam yang melanda Sumut, Aceh, hingga Sumbar pada November 2025 lalu masih menyisakan luka, trauma, hingga ketidakpastian hidup bagi korban. Pasalnya, meskipun telah melewati delapan bulan pasca bencana, hampir tidak ada lagi pemberitaan media dengan kondisi ril di lapangan. Benarkah telah beres diselesaikan oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat? Sudahkah masyarakat kembali bisa melanjutkan hidupnya dengan layak dan bangkit dari trauma?

Karena jika semuanya sudah selesai dengan benar, maka kondisi masyarakat Huta Godang yang meminta-minta tidak akan terjadi. Tanggul yang jebol di Huta Nabolon juga harusnya bisa dicegah. Ironis, justru banjir susulan sering terjadi di Tapanuli Tengah, dan nasib para pengungsi masih dalam ketidakpastian. Termasuk ketakutan dan trauma yang dalam.

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui janji Presiden akan memberikan bantuan biaya kontrakan rumah bagi para korban yang sudah tidak lagi punya rumah, atau tidak layak dipakai akibat terjangan banjir bandang, hingga hunian tetap selesai.

Benar, dana bencana sudah direlokasi dan direalisasikan ke daerah terdampak. Tetapi penyalurannya mengundang teka-teki yang sulit dipecahkan tanpa bukti dan data ril. Soal dana misalnya, apakah jumlah dana yang dicairkan sudah mampu meng-cover kebutuhan para korban sampai mereka pulih dan bangkit kembali beraktifitas termasuk punya pekerjaan lagi? Sudahkah mendarat tepat sasaran, atau ada diskiriminasi bantuan? Siapa yang bisa dipercaya lagi punya kepribadian amanah dalam urusan rakyat?

Negara punya tanggung jawab utama dan paling besar untuk menyelesaikan kondisi pasca bencana yang terjadi di wilayahnya. Sikap Presiden ketika menolak bantuan asing masuk dalam menangani bencana patut dihargai. Walaupun sebenarnya sah saja dan sangat butuh. Tetapi demi gengsi, seolah-olah mampu. Faktanya, hingga detik ini lokasi bencana masih belum memberikan tanda-tanda pulih total.

Sebaliknya, terjadi banyak kekecewaan dan bahkan keputusasaan berharap kepada negara. Seperti di Aceh misalnya, ada pemberitaan bahwa warga Aceh membangun jembatan dengan uang pribadi warga senilai satu miliyar rupiah. Karena mereka sudah putus asa berharap bantuan yang tidak kunjung datang. Sementara jembatan adalah penghubung antar tempat mobilisasi warga setiap hari.

Begitu juga dengan korban yang akhirnya terpaksa meminta-minta belas kasihan orang lain yang melintas di lokasi bencana seperti di Huta Godang. Tidakkah penguasa negeri ini khusussnya daerah setempat merasa malu dengan fenemona ini? Bukankah kepemimpinan mereka sedang dinilai gagal oleh warganya sendiri? Atau memang mereka masa bodoh karena mengklaim sudah selesai?

Bencana alam dan sosial yang telah terjadi bahkan berulang kembali melanda negeri ini, adalah cara Allah swt berkomunikasi dengan para penguasa sebagai bentuk peringatan. Allah swt memperingatkan manusia agar tidak melampaui batas dalam kehidupan dunia. Firman-Nya dalam Al-Qur’an

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya , “ Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS, Ar-Rum : 41)

Allah swt mengabarkan kepada manusia bahwa tangan manusialah yang menyebabkan kerusakan (fasad) di darat (al-barru). Artinya, bencana alam yang melanda tiga provinsi pada November 2025 lalu berdasarkan maklumat ayat tersebut, bukan karena curah hujan. Hujan memang kehendak Allah, tetapi hujan bukanlah penyebab banjir bandang. Karena hujan adalah bagian dari siklus alamiah yang terjadi sesuai sunnatullah. Sementara banjir bandang bukan sunnatullah. Karena tidak setiap hujan membawa banjir bandang.

Sebelum terjadi bencana, sudah banyak beredar kebocoran informasi bahkan dirasakan langusng oleh warga yang terdampak banjir bandang, adanya kegiatan pembalakan hutan secara masif oleh “Siluman”, karena pelaku yang menjadi mafianya tidak pernah terungkap.

Pastinya, pembalakan hutan sedemikian luas bukanlah tanpa izin penguasa. Para pembalak, baik yang dilakukan atas nama perusahaan ataupun kelompok atau bahkan perorangan mustahil tanpa melewati meja hukum. Justru pembalakan yang terjadi dijamin dengan nama undang-undang investasi dan pembangunan demi kemajuan.

Menurut pengakuan beberapa warga di wilayah bencana, mereka sudah berupaya untuk menghentikan pembalakan, seperti menolak masuknya traktor, hingga berhadapan dengan aparat yang melindungi para pembalak. Apalah daya, warga vs negara dalam dekapan oligarki hanyalah sia-sia belaka. Seperti syair dalam lagu “Pesta Babi”, jika bukan donatur jangan coba-coba untuk mengatur!.

Sebaiknya, para penguasa negeri ini segera sadar, bahwa Allah swt mengirimkan bencana ke bumi untuk memberikan peringatan sebelum terlambat.

Kapitalisme Adalah Akar Masalah Pengundang Bencana Terbesar

Adanya persoalan yang muncul dalam kehidupan tidak bisa diselesaikan tanpa menemukan dasarnya. Karena jika salah mengenali dasar, salah diagnosis, berujung pada salah solusi.

Bicara tentang bencana, adalah hasil kesalahan dalam mengelola alam sebagai amanah dari Sang Pencipta yaitu Allah swt. Pengelolaan dan pemanfaat alam sebagai modal kehidupan bagi manusia telah menyimpang dari ketentuan dan aturan pemiliknya. Dan dikelola berdasar hawa nafsu dengan menerapkan kapitalisme.

Kapitalisme sebagai sistem yang menilai kebahagiaan manusia dengan meraih materi sebanyak-banyaknya telah melahirkan karakter manusia-manusia serakah. Hingga sumber daya alam yang seharusnya milik umum dirampas menjadi miliki pribadi atau dalam istilah politik ekomoni disebut privatisasi. Selain itu, juga bisa dijual atau dimanfaatkan oleh para investor swasta dalam dan luar negeri. Perkembangan selanjutnya, para pemilik modal juga telah menjadi penguasa hingga disebut oligarki (persekongkolan penguasa dan pengusaha).

Tidak cukup menjadikan para pengusaha terlibat dalam penentuan kebijakan negara, keluarga dan kerabat semakin banyak naik daun meskipun bukan ahlinya (dinasti politik). Ditambah para tim sukses pemilu yang wajib dapat jatah. Karena memenangkan kandidat dalam pemilu bukanlah sekedar proyek “thank you”, melainkan “political transactional” yang sarat dengan kepentingan individu atau kelompok. Inilah wajah kapitalisme demokrasi yang diadopsi di Indonesia.

Persekongkolan busuk kaum oligarki yang mengatur negeri telah mengundang fasad (kerusakan) berupa bencana alam yang bertubi-tubi dan berulang kembali. Aceh, Tapanuli, dan Sumatera Barat menjadi tumbal keserakahan kapitalisme. Sementara daerah lain tinggal menunggu waktunya jika rakyat tetap bisu, takut, dan tidak peduli.

Allah swt tidak pernah menyalahi janjin-Nya. Saat firman-Nya memperingatkan dan menginformasikan bahwa kerusakan di muka bumi penyebabnya adalah tangan manusia. Maka tangan itu bermakna keserakahan dan kesalahan dalam mengelola bumi dan isinya dengan kesengajaan.

Bahkan Allah swt dengan tegas melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi secara fisik. Artinya, penggundulan atau pembalakan hutan yang brutal hingga jutaan hektar, adalah haram dan dosa besar di hadapan Allah swt. Apalagi jika sampai diserahkan kepada pihak asing. Dosanya semakin bertambah-tambah.

Sungguh ironis, bencana yang sudah hampir setahun melanda tiga provinsi, termasuk Tapanuli belum mampu diselesaikan dengan tuntas. Padahal, jika diukur dari sisi SDA yang dimiliki oleh Kabaten Tapanuli, baik Tengah terlebih Selatan, seharusnya sudah selesai dan normal kembali. Tidak akan ada pemandangan menyedihkan dari warga terdampak dengan meminta belas kasihan di jalanan, dan tanggul di Tapanuli Tengah juga tidak akan ada kisah jebol.

Tapanui Selatan sebagai kabupaten yang sangat kaya memiliki tambang emas yang melimpah ruah hasilnya. Untuk memulihkan kondisi pasca bencana di Tapanuli Selatan, mungkin tidak sampai menghabiskan setengah dari penghasilan per bulan tambang emas Martabe. Atau keuntungan dari PLTA yang sudah berdiri, bahkan dinilai sebagai salah satu pemicu terjadinya banjir bandang.

Tambang maupun pembangkit listrik skala raksasa tentu membutuhkan lahan yang tidak main-main luasnya. Sehingga hutan atau bukit yang awalnya ditumbuhi oleh tanaman hijau yang berfungsi sebagai keseimbangan bumi, dibabat lalu disulap menjadi tempat industri. Belum lagi jika waduk kedua perusahaan tersebut memiliki masalah.

Islam tidak mengharamkan adanya tambang dan pembangkit listrik. Karena keduanya merupakan langkah atau upaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sayangnya, hasil tambang hari ini bukan untuk rakyat secara umum, melainkan rakyat tertentu, yaitu elit kapitalis.

Syariat Islam, Solusi Perbaikan Negeri Secara Kafah

Allah swt memerintahkan manusia khususnya kepada umat Islam yang berada di seluruh negeri Muslim untuk mengamalkan syariat secara kafah (total). Karena, kedurhakaan kepada Allah swt tidak akan terjadi secara masif dan sistemik jika Islam dijadikan sebagai aturan kehidupan bernegara. Penerapa syariat Islam juga termasuk benteng agar terhindar dari berbagai bencana dan malapetaka. Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqoroh : 208,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya, “ Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan adalah musuh nyata bagimu”

Ayat tersebut memperingatkan manusia bahwa bagi yang meninggalkan Islam adalah mengikuti langkah-langkah setan. Baik sebagian apalagi keseluruhan. Pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah adalah modal durhaka dan pintu masuk kerusakan bagi alam semesta, manusia, dan kehidupan.

Syariat Islam memiliki pandagan yang komprehensif dan khas dalam mengelola kehidupan manusia di alam semesta raya ini. Islam bukanlah agama yang minimalis hanya memerintahkan shalat, sedekah, puasa, haji saja sementara mengabaikan urusan duniawi seperti politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, ketahanan, dan kemananan. Jelas tidak! Islam adalah sebuah mabda’ (pandangan hidup) paket komplit.

Dalam persoalan ekonomi, syariat Islam membagi harta kepemilikan menjadi tiga bagian. Dalam kitab Nidzam al-Iqthishodi karya ulama mashur Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan model kepemilikan harta dalam Islam telah dibagi menjadi tiga:
Harta kepemilikan individu. Mulai dari perhiasan, rumah, tanah, kebun, mobil, dan lainnya.
Harta kepemilikan umum. Semua barang tambang yang ada di tanah kaum Muslim adalah miliki umum. Ketentuan demikian langsung disampaikan oleh Rasulullah saw dalam hadis, “sesungguhnya kaum Mukmin bersarikat dalam tiga hal, air padang pasir, dan api”. Karena harta ini sangat banyak dan melimpah di alam, maka butuh kekuatan politik dalam mengelolanya. Itulah negara. Negara hanyalah pengelola dan perwakilan rakyat. Bukan pemilik dan penguasa SDA yang hasilnya hanya dinikmati segelintir elit penguasa.
Harta milik negara. Negara memiliki harta yang boleh dimanfaatn untuk seluruh perangkat negara, khususnya militer dalam rangka mengembangkan Islam hingga ke penjuru dunia. Negara punya harta kharaj, jizyah, fai, dan lainnya yang disimpan dalam baitul mal. Semua harta negara juga wajib diserahkan untuk kesejahteraan umum dalam layanan fasilitas umum seperti sekolah gratis, kesehatan murah bahkan gratis, keamanan terjamin, dan ekonomi yang mensejahterakan.

Islam mengharamkan pengelolaan SDA milik umum dan negara kepada para imprealis seperti kapitalis global maupun pengikutnya kaum oligarki. Haram juga untuk diprivatisasi dan dikomersiaalisasi. Karena ukuran keberhasilan pengelolaan SDA dalam Islam adalah taat terhadap syariat, yang dibuktikan dalam bentuk pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Sangat berbeda dengan kapitalistisme bukan?

Oleh karena itu, tidak ada solusi untuk mengakhiri bencana alam yang melanda negeri ini selain syariat Islam. Syariat akan menjadi kontrol yang lahir dari keimanan para penguasa dan rakyatnya hingga saling menjaga dan mengingatkan.

Dengan demikian, keberkahan pun akan datang dari sisi Allah swt juga memberikan bonus kesejahteraan. Peradaban Islam telah dirasakan oleh manusia selama berabad-abad lamanya dalam naungan sistem politik Islam, yang disebut dengan Khilafah Islamiyah.

Allah swt telah barjanji akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi jika seluruh penjuru bumi beriman kepada Allah dengan keimanan yang totalitas (kafah).

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.” (TQS. Al-A’raf: 96). Allahu a’alam bissawab.