Senin, 16 Mar 2026
light_mode

Hutan Register 89 dirambah secara ilegal

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 6 Okt 2012
  • print Cetak

MEDAN, (MO) – Hutan Lindung Register 86 terletak di desa Siregar Aek Nalas Simarsarudung dan Desa Sampuara Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, persis di bibir pantai Danau Toba dirambah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Alhasil ekosistem danau toba yang di banggakan sebagai objek wisata Provinsi Sumatera ini terancam, baik erosi dan pendangkalan air danau toba.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lintas Peristiwa Sumatera Utara (LPSU) Ali Harahap dan ketua tim investigasi Johannes Siregar, pada wartawan Jumat (5/10), perambahan hutan lindung ini sudah berlangsung lama, namun disini pihak Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara terkesan tutup mata.

Disamping itu, selain perambahan hutan, juga terjadi pengerokan batu dan kerikil, berton-ton dibawa oleh para pelaku menggunakan kapal ke Toba Samosir sehingga dikawatirkan danau toba terancam apa bila hal ini terus berlanjut.

“Hasil dari investigasi kami, pelaku perambahan hutan lindung ini adalah orang yang berpengaruh, kok tidak ada teguran dari pihak intansi terkait, ini yang menjadi pertanyaan kami” kata Ali Harahap.

Sementara hasil dari data, perambahan hutan lindung tersebut, sudah seluas 18 Haktar. Batu, krikil yang sudah digali terus dilakukan dan sebagaian jatuh ke air danau toba.

“Ini sangat membahayakan, bagaimana bisa terjadi pengrusakan di hutan lindung, apa lagi di danau toba sebagai kebanggaab rakyat Sumatera Utara, yang sebentar lagi akan dilakukan pesta danau toba,” tegasnya

Padahal sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 bagian ke lima tentang perlindungan hutan lindung dan konversi alam, dan pasal 50 ayat 3 tentang larangan pengrusakan hutan yang dilindungi Negara. Dari data ini sudah berbanding terbalik, dengan jelas oknum yang mementingkan pribadinya melakukan pengrusakan dengan merambah hutan lindung.

Karena itu kita serukan pada pemerintah, Menteri Kehutanan, termasuk Polda Sumatera Utara, Dinas Kehutanan Sumut melakukan penindakan terhadap pelaku pengrusakan hutan lindung register 86 yang terjadi di Danau Toba, Kabupaten Toba Samosir, tegasnya.

Sementara Kadis Kehutanan Provinsi Sumatera Utara JB. Siringo ringo yang dikonfirmasi, mengatakan pihaknya belum mengetahui. Menurutnya,kalo lokasi penambangan berada dikawasan hutan lindung harus ada izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

“Sejauh ini belum ada pernah ada pinjam pakai kawasan hutan dilakoasi yang disebutkan itu,” jelasnya.(wasp)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kadis PU Madina Soal Jembatan Sinunukan : 4 Perusahaan Harus Ikut Membantu Biaya

    Kadis PU Madina Soal Jembatan Sinunukan : 4 Perusahaan Harus Ikut Membantu Biaya

    • calendar_month Kamis, 8 Sep 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      SINUNUKAN (Mandailing Online) : Empat perusahaan harus ikut menalangi biaya perbaikan jembatan di kilometer 12 Desa Air Apa, Kecamatan Sinunukan, Mandailing Natal. Keempat perusahaan itu bergerak di perkebunan sawit yakni PT. Gruti, PT. Palmaris, PT. Sago Nauli dan PTPN IV. Hal itu dikatakan  Plt. Kadis PU Madina Syahruddin Nasution, ST yang dilansir Malintang Pos […]

  • SYARIAH MEMELIHARA AGAMA, NYAWA DAN HARTA

    SYARIAH MEMELIHARA AGAMA, NYAWA DAN HARTA

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Wabah pandemi Corona (Covid-19) menyingkap satu fakta yang kasatmata. Tidak lain kegagapan sekaligus kegagalan sistem Kapitalisme di berbagai negara—termasuk di negeri ini—dalam memelihara agama, nyawa dan harta manusia. Di negeri ini, penyebaran Covid-19 hingga hari ini masih mengkhawatirkan. Menurut data per 2 Mei 2020, ada penambahan 609 kasus positif. Total kasus positif Covid-19 menjadi 27.549 […]

  • Warga Soroti Dana Desa Jambur Baru di Batang Natal Tahun 2024-2025 yang Tidak Transparan

    Warga Soroti Dana Desa Jambur Baru di Batang Natal Tahun 2024-2025 yang Tidak Transparan

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Batangnatal ( Madailing Online ): Seorang warga desa jambur baru di Kecamatan Batangnatal, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) keluhkan program desa mereka yang tidak warga tau. Keluhan itu disampaikan yang minta media merahasiakan namanya pada wartawan lewat Aplikasi WhatApp Jum’at 6/3/2026. Ia menyampaikan bahwa warga didesa sejak 2024-2025 tidak lagi bisa mengetahui program apa […]

  • Sekjen DPP Partai Demokrat : “Pak SBY Titipkan Muhammad Haris”

    Sekjen DPP Partai Demokrat : “Pak SBY Titipkan Muhammad Haris”

    • calendar_month Kamis, 26 Apr 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

          PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sekretaris DPP Partai Demokrat, DR. Inca Ip Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke DPC Partai Demokrat Mandailing Natal di Panyabungan, Kamis (26/4). Dia disambut Ketua DPC Partai Demokrat Madina, Harminsyah Batubara serta pengurus DPC lainnya dan para pimpinan PAC serta kader. Kunjungan ini dalam rangka konsolidasi partai. Selain ke […]

  • 4 Orang Terbakar, Penjual Minyak Tanah Eceran Dipukuli Warga

    4 Orang Terbakar, Penjual Minyak Tanah Eceran Dipukuli Warga

    • calendar_month Senin, 1 Feb 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KOTANOPAN (Mandailing Online) : Seorang pengecer minyak tanah, Minggu siang (31/1) sekitar pukul 13.00 Wib dipukuli warga desa Manambin Kecamatan Kotanopan, Mandailing Natal. Pria bernama Asnawi Lubis alias Lokot (45) warga Jorong Hutanauli, Kelurahan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dipukuli warga karena mencoba melarikan diri setelah minyak tanah yang dibawanya terbakar menyebabkan korban luka. Informasi […]

  • Kangkangi LAHP Ombudsman, Gubernur Bakal Tolak Surat DPRD Terkait Penetapan Komisioner KPID Sumut

    Kangkangi LAHP Ombudsman, Gubernur Bakal Tolak Surat DPRD Terkait Penetapan Komisioner KPID Sumut

    • calendar_month Jumat, 29 Apr 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online)  – Kuasa hukum 8 Calon Komisioner KPID Sumut 2021-2024 Ranto Sibarani yakin Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menolak surat penetapan 7 nama komisioner KPID Sumut 2021-2024 yang kabarnya sudah disetujui dan diteken lima pimpinan DPRD Sumut. Ranto menyatakan Gubernur memiliki kewenangan menolak dan mengembalikan surat penetapan nama-nama terpilih dari DPRD jika mengacu pada […]

expand_less